Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Amanat JKP ini, menurut Indah, terdapat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia
dan diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Lebih jauh lagi, kata Indah, prinsip dasar perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja atau
buruh adalah amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Perlindungan jaminan sosial
tersebut diperuntukkan bagi buruh, terutama buruh dengan risiko kesehatan, kecelakaan kerja,
hari tua, atau pensiun.

Indah menyebut bahwa pemerintah berupaya untuk hadir memberikan kepastian dan
memastikan hak-hak pekerja yang ter-PHK. Menurutnya, hal tersebut merupakan esensi atau
makna dasar dari diterbitkannya kebijakan dan program JKP ini.

Ia juga mengatakan bahwa upaya pemerintah tersebut merupakan hasil diskusi dengan para
stakeholder, termasuk kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Internasional Bidang
Perburuhan (ILO), serta beberapa lembaga riset lain.
Indah tak lupa menyebut bahwa ini juga merupakan amanat UU Cipta Kerja. Ia bahkan menyebut
bahwa JKP adalah “the beauty” atau sesuatu yang cantik dari UU tersebut. Menurutnya, UU
tersebut menegaskan arah baru perlindungan pekerja/buruh yang mengalami PHK dalam bentuk
perlindungan berbasis jaminan sosial.
“Pesannya adalah mempertahankan derajat kehidupan layak. Jadi kalau pekerja/buruh terkena
PHK, jangan sampai derajatnya itu hilang atau menurun. Kita harus pastikan derajatnya tetap
ada dan pekerja/buruh tersebut walaupun kehilangan pekerjaan dapat terus melanjutkan
kehidupannya,” ujar Indah.

Manfaat JKP bisa didapatkan oleh pekerja/buruh yang terkena PHK. Manfaat-manfaat tersebut
meliputi uang tunai yang bisa didapat selama kurun waktu tertentu. Selain itu, korban PHK juga
bisa mendapat manfaat layanan akses informasi pasar kerja dan skema pelatihan agar
pekerja/buruh korban PHK bisa segera kembali mendapatkan pekerjaan baru.

300