Page 343 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 343
“Kalau ada pekerja di atas 1 tahun ternyata upahnya di bawah UM, segera dilaporkan ke kami,
dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota
wilayah kerja,” Dirjen Putri Di Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Putri mengegaskan Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara
maksimal 4 tahun. Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya
Rp100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp400 juta.
Ia menyatakan bahwa pihaknya intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.
Namun demikian, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada
pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku.
“Terus juga ada serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih
terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya UM
atau bahkan di bawah UM,” ucapnya.
Baca Juga: Para Gubernur Diminta Tetapkan UMP Paling Lambat Minggu 21 November 2021
https://www.info31.id/para-gubernur-diminta-tetapkan-ump-paling-lambat-minggu-21-
november-2021/ Putri menjelaskan, UM hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Adapun bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan
skala upah.
“Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang
bersangkutan,” katanya.
342
