Page 407 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 407
Sekda saat membacakan surat keputusan UMP itu didampingi Kabid Hubungan Industrial dan
Jamsos Dinas Nakertrans Sultra, Muhammad Amir Taslim.
Menurut Sekda, penyesuaian nilai upah minimum provinsi dihitung dan ditetapkan berdasarkan
data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yang disampaikan kepada
Menteri Ketenagakerjaan dan melalui surat edaran Menaker Nomor:B-M/383/HI.01.00/XI/2021
tanggal 9 November 2021 tentang penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam
penetapan upah minimum tahun 2022 untuk wilayah Sultra.
Ia mengatakan, UMP Sultra 2022 berlaku di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sultra yang
belum mempunyai upah minimum kabupaten dan kota.
"Dari 17 kabupaten dan kota di Sultra yang sudah memiliki dewan pengupahan yakni Kota
Kendari, Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara, sehingga dari tiga wilayah itu akan berhak
mengumumkan UMK masing-masing," ujarnya.
Sementara Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, Wakatobi, Bombana, Buton Selatan,
Buton Tengah, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan dan Kota Baubau, mengacu pada
UMP provinsi.
406
