Page 434 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 434
pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
(Omnibus Law).
Aturan baru tersebut sama dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, di mana
besaran penyesuaian upah tidak lagi dilihat dari hasil survey kebutuhan hidup layak, sehingga
secara sistem telah merugikan pekerja/buruh.
Pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014
tentang ketenagakerjaan serta dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh (UUPA), sehingga ada perbedaan antara Aceh dengan daerah lainnya.
"Permintaan jumlah UMP sebesar Rp 3,6 juta ini telah sesuai dengan rata-rata hasil survei
mandiri kebutuhan hidup layak (KHL) di sembilan kabupaten/kota di Aceh," ujarnya.
Asisten II Pemerintah Aceh Mawardi menilai, apa yang disampaikan para buruh Aceh tersebut
masuk akal dari sisi tuntutan keadilan karena merasa UMP saat ini masih rendah.
"Artinya yang disampaikan itu bagian dari permohonan supaya pemerintah memberi upah yang
layak dan kemudian menetapkannya dalam satu kebijakan," tukasnya.
sumber: suara.com.
433
