Page 435 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 435
Judul UMP DKI 2022 Cuma Naik Rp48 Ribu, Anies Didemo Buruh Logam
Elektronik
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/uji-sukma-medianti-1/ump-
dki-2022-cuma-naik-rp48-ribu-anies-didemo-buruh-logam-elektronik
Jurnalis Uji Sukma Medianti
Tanggal 2021-11-18 15:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI Jakarta Timur
menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (18/11/2021). Mereka
menolak kenaikan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen atau sebesar
Rp48.136 dari nilai UMP 2021. "Kalau kami menyampaikan 3,57 persen adalah suatu angka yang
realistis. Di bawah batas minimal," kata Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik
dan Mesin SPSI Jakarta Timur, Endang Hidayat kepada wartawan, Kamis.
UMP DKI 2022 CUMA NAIK RP48 RIBU, ANIES DIDEMO BURUH LOGAM
ELEKTRONIK
Jakarta, IDN Times - Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI
Jakarta Timur menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (18/11/2021).
Mereka menolak kenaikan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen atau
sebesar Rp48.136 dari nilai UMP 2021.
"Kalau kami menyampaikan 3,57 persen adalah suatu angka yang realistis. Di bawah batas
minimal," kata Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI Jakarta
Timur, Endang Hidayat kepada wartawan, Kamis.
1. Meminta Anies bijak dalam memberlakukan PP 36/2021 Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja
Logam Elektronik dan Mesin SPSI Jakarta Timur, Endang Hidayat, saat melakukan aksi di depan
Kantor Balai Kota DKI Jakarta. (IDN Times/Uji Sukma Medianti) Endang mengatakan angka 3,57
persen diambil berdasarkan kajian dalam UU sebelumnya di antaranya UU Nomor 13 Tahun
2003, tentang kehidupan layak dan juga PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Namun, dalam
PP 36/2021, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja disebutkan kalau Gubernur dapat
dikenakan sanksi apabila menetapkan UMP di luar dari yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Harapan kami Pemprov tidak kaku walau mengacu pada PP 36/2021," terang Endang.
434
