Page 443 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 443
Judul Simalakama Rencana Kenaikan Upah Minimum Kota
Nama Media radarmalang.jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://radarmalang.jawapos.com/malang-
raya/18/11/2021/simalakama-rencana-kenaikan-upah-minimum-kota/
Jurnalis Mardi Sampurno
Tanggal 2021-11-18 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ribuan pekerja di Kota Malang nampaknya harus harap-harap cemas. Sebab Pemerintah Kota
(Pemkot) belum memutuskan apakah upah minimum kota (UMK) 2022 mengalami kenaikan atau
tetap. Sejumlah faktor telah dipikirkan Wali Kota Malang Sutiaji. Dia masih berusaha menemukan
win-win solution antara pengusaha dan pekerja. Persoalan kenaikan UMK ini memang seperti
buah simalakama saja. Bila ada kenaikan signifikan, pengusaha yang keberatan. Namun jika
tidak ada kenaikan, pekerja yang protes.
SIMALAKAMA RENCANA KENAIKAN UPAH MINIMUM KOTA
MALANG KOTA- Ribuan pekerja di Kota Malang nampaknya harus harap-harap cemas. Sebab
Pemerintah Kota (Pemkot) belum memutuskan apakah upah minimum kota (UMK) 2022
mengalami kenaikan atau tetap.
Sejumlah faktor telah dipikirkan Wali Kota Malang Sutiaji. Dia masih berusaha menemukan win-
win solution antara pengusaha dan pekerja. Persoalan kenaikan UMK ini memang seperti buah
simalakama saja. Bila ada kenaikan signifikan, pengusaha yang keberatan. Namun jika tidak ada
kenaikan, pekerja yang protes.
Sebab kenaikan UMK juga bakal mempengaruhi naik turunnya geliat investasi di Kota Malang.
Begitu pula dengan nasib pekerja, Sutiaji tak ingin perusahaan yang menaungi para pekerja
justru bersikap acuh dan berimbas mengurangi jumlah pekerja. Sehingga sikap dilema tersebut
masih dalam kajiannya bersama Dewan Pengupahan Kota Malang.
“Kami memang hanya mengusulkan (kenaikan), nanti baru (Pemprov) Jatim yang bakal
menentukan naik atau tidak,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (17/11).
Terkait progres dari Dewan Pengupahan Kota Malang, orang nomor satu di Pemkot Malang itu
belum menerima laporan. Deadline penyerahan usul kenaikan UMK Pemkot Malang ke Pemprov
Jatim ditargetkan 22 November mendatang. Untuk itu, Sutiaji masih melihat keputusan dari
442
