Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 73

Ringkasan

              Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan, kebijakan penerapan upah minimum
              yang  berkeadilan  di  berbagai  aspek  akan  dapat  melesatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.
              "Apabila UMP naik, maka dengan sendirinya membuat daya beli masyarakat meningkat, Dan itu
              akan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak. Tapi jika UMP tidak naik atau bahkan
              turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja baru
              sulit untuk dibuka," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis Di Jakarta, Kamis (18/11).



              PENERAPAN UPAH MINIMUM BERKEADILAN AKAN LESATKAN EKONOMI

              Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan, kebijakan penerapan upah minimum
              yang berkeadilan di berbagai aspek akan dapat melesatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
              "Apabila UMP naik, maka dengan sendirinya membuat daya beli masyarakat meningkat, Dan itu
              akan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak. Tapi jika UMP tidak naik atau bahkan
              turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja baru
              sulit untuk dibuka," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis Di Jakarta, Kamis (18/11).

              Netty mengkritik bahwa rata-rata kenaikan UMP 2022 yang hanya naik 1,09 persen yang dinilai
              tak memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja atau buruh.

              Ia mengingatkan bahwa tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja berdasarkan data dari
              BPS sudah 1,66 persen.

              Netty  juga  mempertanyakan  metode  atau  formula  apa  yang  digunakan  pemerintah  dalam
              menyusun UMP 2022, karena meskipun pihaknya menolak UU Cipta Kerja, akan tetapi UU Cipta
              Kerja juga memuat banyak indikator lainnya dalam menentukan upah.

              "Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah
              pemerintah memakai ini, seharusnya dalam PP36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat
              daya  beli,  tingkat  penyerapan  tenaga  ker-jadanmedianupah.Jadibukanha-nya  soal  inflasi  dan
              pertumbuhan ekonomi saja," kata Netty

              Selain itu menurut Netty, se-yogyanya pemerintah juga memperhatikan dan mempertimbangkan
              aspirasi pekerja atau buruh yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa dalam beberapa
              waktu terakhir.

              Ia  menginginkan  agar  survei  terhadap  harga  bahan  pokokdi  pasar  dilakukan  dengan  akurat
              apalagi selama pandemi ini, kebutuhan dan biaya hidup terus naik.

              Sebagaimana diwartakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fau-ziyah menegaskan bahwa semangat
              dari formula upah minimum yang baru adalah untuk mengurangi kesenjangan upah masing-
              masing wilayah dan mewujudkan keadilan upah antarwilayah.
              "Semangat  dari  formula  upah  minimum  ini  berdasarkan  PP36Ta-hun  2021  adalah  untuk
              mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antarwilayah," kata
              Menaker Ida dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa (16/11).

              Keadilan upah antarwilayah itu, jelas Ida, dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah
              tangga di masing-masing wilayah.






                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78