Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan maka
upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah yaim upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten (UMK).

Sementara upah minimum sektoral (UMS) tidak lagi ditetapkan berdasarkan aturan itu, kecuali
yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 yang berlaku hingga masanya telah berakhir atau
UMP-/UMK di wilayah tersebut telah melebihi UMS.

Menaker mengatakan dengan mencermati upah minimum yang berlaku saat ini, tidakmemiliki
korelasi dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran.

Dia memberi contoh bagaimana suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan terkadang
memiliki nilai upah minimum dengan jarak yang besar. Selain itu terdapat kabupaten dengan
angka pengangguran tinggi dan mayoritas penduduk bertani tapi karena keberadaan wilayah
industri menyebabkan daerah itu dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat tinggi.

Penetapan upah minimum yangtidaksesuai perundangan itu, jelasnya, berpotensi menyebabkan
turunnya indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian hukum dan menurunkan
kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya subtitusi tenaga kerj a ke mesin itu juga tinggi.
Kemudian kita tidak berharap adanya PHK karena ini memicu terjadinya PHK," ujarnya.

Menaker juga mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) semua provinsi akan
dilakukan paling lambat pada 21 November2021 dengan prosesnya harus berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November2021 dankarena21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya di-lakukanpalinglambatsatuhari
sebelumnya yaitu tanggal20Novem-ber," kata Menaker.

Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat
pada30November2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.

Ida menjelaskan bahwa batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral
atauyang dikenal dengan singkatan UMS.

Namun, UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga masa berlakunya
berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi, jumlahnya.

Menaker juga kembali menegaskan bahwa upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan
pemerintah dan berlaku bagi pekerjadengan masa kerjaku-rang dari satu tahun.

Bagi peketja dengan masa ker-jalebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah efektif
berdasarkan struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.

"Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung
dengan produktivitas yang dihasilkan," tegas Ida.

73