Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 96
Sementara itu, Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Roswita Nilakurnia mengatakan JKP masuk
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Peraturan itu merupakan turunan dari UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Pemerintah berikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami PHK dalam bentuk
uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui program JKP yang di
selenggarakan BP Jamsostek," kata Roswita.
Dia menjelaskan, nantinya JKP diberikan berupa uang tunai paling lama 6 bulan. Praktiknya nanti
diberikan setiap bulan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama. Lalu, 25 persen
untuk tiga bulan berikutnya.
Tapi, ia mengingatkan pekerja harus bisa memastikan agar upah yang dilaporkan ke BP
Jamsostek oleh pengusaha atau pemberi kerja sesuai dengan upah yang diterima. Menurutnya,
jika upah tak sesuai dengan yang sebenarnya maka pekerja akan menerima santunan JKP sesuai
besaran yang dilaporkan.
"Dan, pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai tersebut," sebut Roswita.
95
