Page 91 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 91
la menekankan, perhitungan upah minimum tahun depan, sengaja menyesuaikan aturan baru.
Salah satunya, dengan merujuk median upah karena hal ini merupakan standar yang berlaku
secara internasional.
Upah minimum yang terlalu tinggi, menurut Menaker, mengakibatkan sebagian besar pengusaha
tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan.
la menuturkan, implementasi negatif ini, membuat kenaikan upah minimum jadi tidak didasari
pada peningkatan kinerja pekerja atau buruh.
Dampak lain bila upah minimum tidak sesuai aturan, imbuh dia, bisa menurunkan indeks daya
saing Indonesia, khususnya pada aspek kepastian hukum.
Hal ini akan menurunkan kepercayaan investor dan mempersempit ruang dialog kesepakatan
upah dan penetapan struktur, serta skala upah ke depan.
Tidak cuma itu, Ida khawatir bakal muncul dampak ikutan seperti terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK), mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai
upah minimum tinggi ke yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya perusahaan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani sependapat dengan
keputusan pemerintahan Jokowi ini. Namun serikat buruh atau pekerja, cenderung menuntut
kenaikan upah, dibandingkan membicarakan kebijakan pemerintah yang dinilai menyusahkan
buruh atau pekerja ini. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan
Hariyadi Sukamdani dan Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi.
Judul Buruh Tangsel Optimis UMK Bakal Naik
Nama Media rri.co.id
90
