Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019

Pihaknya menyatakan akan membenahi agar upah minimum regional bisa berada di
atas garis kemiskinan. Caranya standar harga barang dan jasa di pemerintah
disesuaikan dengan kondisi riil.
"Misalnya, kebijakan soal besaran standar bayar tukang, ya jangan Rp 55 ribu
(perhari) lagi wong sekarang sudah Rp 80 ribu per hari," ujarnya.

Sedangkan untuk mengatasi tingginya ketimpangan atau angka ratio gini di Yogya,
ujar Budi taka da cara lain selain menyebar titik pertumbuhan ekonomi di wilayah.
Khususnya di Yogya bagian selatan yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak
di banding Yogya utara.

"Ketimpangan wilayah Yogya selatan dan utara sangat terasa sekali. Titik
pertumbuhan ekonomi baru khususnya di selatan itu yang harus kita kejar, dan
melibatkan peran swasta karena APBD tak akan mencukupi," ujarnya.

Budi mengakui kolaborasi dan kemitraan dengan sector swasta untuk mencapai
target SDGs terus digenjot guna menghadapi tantangan yang dihadapi untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat itu.
General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara yang hadir dalam
forum itu membenarkan tanpa kerjasama seluruh pemangku kepentingan, SDGs
tidak akan tercapai.

"Para pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi sesuai
perannya antara lain dalam menyediakan wadah, memberikan pedoman dan
edukasi, sosialisasi serta kontribusi-kontribusi yang bersifat ril," ujarnya.

Afiat mencontohkan, kemitraan untuk mencapai target SDGs yang dilakukan
pihaknya seperti menggandeng sebuah social business enterprise Sulawesi Barat,
Sobis Pammase mendorong keberlanjutan program-program penanganan anak usia
dini holistic integratif (PAUD HI) di Sulawesi Barat sejak 2012.

"Kami bermitra kemitraan dengan LSM-LSM lokal dan mendorong pembangunan
berkelanjutan di wilayah-wilayah sekitar Indonesia khususnya di sector pendidikan
dini sehingga dapat terus menghasilkan sumber daya manusia berprestasi," kata
Afiat.

Page 121 of 124.