Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019
P. 26
Title MENAKER KAJI PENGHAPUSAN SKEMA UPAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Media Name kabarbisnis.com
Pub. Date 13 November 2019
https://www.kabarbisnis.com/read/2895754/menaker-kaji-penghapusan-skem a-upah-
Page/URL
tingkat-kabupaten-kota
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengkaji ulang skema pengupahan
terhadap buruh di kabupaten/kota. Tak tertutup kemungkinan nantinya semua
wilayah di tingkat tersebut mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Saat ini Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi acuan pengupahan di
kabupaten/kota. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
memungkinkan saja bila nanti skema pengupahan hanya mengacu pada UMP,
termasuk untuk kabupaten/kota.
"Iya ada kemungkinan me-review UMP itu hanya satu. Jadi tidak melihat UMK,
provinsi maupun kabupaten/kota," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta Pusat,
Selasa (12/11/2019).
Namun sementara ini, acuan penetapan upah masih tetap menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Belum ada rencana lebih lanjut terkait
kemungkinan-kemungkinan di atas.
"Sementara kita kan pakai Peraturan Pemerintah yang nomor 78 tahun 2015 itu.
Kita masih mengacu itu sih," tambahnya.
Sebagai informasi, Kemnaker telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2020 sebesar 8,51%. UMK ditetapkan setelah penetapan UMP. kbc10
Page 25 of 124.
