Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019

Politikus Partai Golkar itu menyatakan, pelatihan akan memanfaatkan lembaga
pelatihan. Baik yang dimiliki kementerian maupun swasta. Biaya pelatihan akan
bersifat anggaran terbuka. Sebab, jenis pelatihan berbeda-beda. Misalnya, pelatihan
barista kopi bisa selesai dalam waktu seminggu. Sementara itu, untuk pelatihan
koding dan sejenisnya, dibutuhkan waktu 3--6 bulan.

Untuk menjalankan program kartu prakerja, akan dibuat semacam project office
management (PMO) yang melibatkan lintas kementerian. PMO berada di bawah
koordinasi Kemenko Perekonomian. Nama PMO itu mungkin adalah Komite Cipta
Lapangan Kerja.

Pendirian komite tersebut akan diatur dalam perpres. Perpres itu juga mengatur
kriteria pencari kerja yang eligible atau layak mengikuti program tersebut. Misalnya,
berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah.

Praktisi pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan, program revitalisasi
pendidikan vokasi ada sejak periode pertama. Namun, reformasi pendidikan vokasi
selama ini cenderung retorika belaka. ''Anggarannya tidak ditambah,'' jelasnya.

Dia menuturkan, ada sejumlah jurusan pendidikan vokasi atau SMK yang kurang
relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Di antaranya, SMK jurusan bisnis
dan manajemen. Menurut dia, sudah banyak kompetensi vokasi atau SMK jurusan
bisnis dan manajemen yang digantikan aplikasi.

Indra menyatakan, revitalisasi SMK atau pendidikan vokasi sebaiknya bukan sebatas
urusan teknis. Misalnya, membuat siswa SMK jago mengelas atau sejenisnya.
Tetapi, lebih dari itu, kemampuan kreatif dan daya inovasi anak-anak vokasi harus
ditingkatkan.

''Vokasi itu bukan soal hard skill, tapi soft skill,'' jelasnya. Jika cenderung mengejar
keterampilan kasar atau hard skill, pendidikan vokasi kalah cepat dengan kemajuan
teknologi yang kian memudahkan industri.

Page 29 of 124.