Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

Title OMNIBUS LAW DAN SENTRALISASI KEKUASAAN
Media Name detik.com
Pub. Date 11 Maret 2020
Page/URL https://news.detik.com/kolom/4934093/omnibus-law-dan-sentralisasi-keku asaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Tidak mengejutkan jika menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan upaya resentralisasi kekuasaan. Beberapa kewenangan daerah dipreteli
demi alasan kemudahan investasi. Dua hal yang signifikan yakni peraturan presiden
dapat membatalkan perda dan pengambilalihan izin investasi mineral dan batu bara.

Dua kewenangan tersebut sangat strategis selain berkaitan dengan prinsip utama
otonomi daerah, yakni keleluasaan daerah mengatur regulasi pengembangan
potensi lokal ekonominya, juga bertalian langsung dengan ekonomi strategis
(mineral dan batu bara misalnya) yang melibatkan para oligarkis bisnis beserta
anasirnya.

Omnibus law patut dikritik bukan hanya karena mendegradasi perimbangan
kekuasaan antara pusat dan daerah, namun sangat berpotensi menciptakan strong
presiden.

Istilah terakhir merujuk pada kewenangan presiden yang sangat luas dan
cenderung tidak terbatas, dekat dengan absolutisme sehingga bertentangan dengan
prinsip demokrasi. Kekuasaan politik yang terpusat akan membuat hampir semua
pejabat pemerintahan, politik, dan bisnis berusaha mendekat ke Jokowi. Pada titik
inilah kita perlu khawatir.

Ada dua dugaan untuk menjelaskan sikap Jokowi. Pertama, Jokowi sangat perlu
menggeser pendulum kekuasaan pada dirinya untuk memastikan peningkatan
investasi di Indonesia berjalan lancar. Jokowi perlu memutus mata rantai birokrasi
pemerintahan daerah yang rumit dan tidak kompetitif sehingga investasi enggan
masuk. Jokowi harus segera bertindak cepat dan tegas menyikapi sejumlah 346
perda (didominasi pajak dan retribusi) yang ditengarai menghambat investasi,
seperti temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Birokrasi daerah memang selama ini menjadi faktor utama rumitnya perizinan.
Investasi sulit masuk dalam iklim birokrasi yang korup dan tidak menentu. Seringkali
pengusaha mengeluhkan maraknya praktik pungli dan lamanya izin usaha keluar.
Praktik seperti ini jelas mengakibatkan ketidakpastian bagi pengusaha sebab biaya
perizinan tidak dapat diprediksi ( overprice ) dan waktu memulai usaha yang tidak
jelas. Kajian Bank Dunia (2018) melihat, investasi di Indonesia bernilai minus karena
berisiko, rumit, dan tidak kompetitif.

Page 29 of 175.