Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

Jokowi memang patut khawatir dengan iklim investasi di Indonesia. Pada periode
pertama kepemimpinannya, Jokowi belum maksimal dalam mendongkrak laju
investasi. Landainya investasi di Indonesia terlihat dari penurunan realisasi investasi
dari 32,1 miliar dolar AS (2017) menjadi 29,8 miliar dolar AS pada 2018. Jokowi
makin geram ketika 33 perusahaan Tiongkok yang merelokasi industrinya akibat
perang dagang dengan Amerika Serikat lebih memilih Vietnam dan Malaysia
ketimbang Indonesia.

Maka tidak salah, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dengan judul
Global Competitiveness Index (GCI) 2019, peringkat Indonesia turun dari posisi 45
ke 50 dari 141 negara. Lebih lanjut daya saing Indonesia juga turun ke posisi 64,6.

Maka, omnibus Law menjadi instrumen Jokowi untuk mendukung proyek
populisnya "Jokowinomics'". Karena itu, investasi perlu ditarik sebesar-besarnya di
tengah pembiayaan APBN yang sangat terbatas. Agar mampu menggenjot target
pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,4-6,0% dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, investasi perlu dipermudah. Dan,
jalan mengambil alih langsung kemudi perizinan dan menghapuskan aturan
bermasalah (perda) dilakukan.

Khusus soal perizinan, publik berhak bertanya soal seberapa kuat kapasitas pusat
mengefisiensikan perizinan. Misalnya berkaitan dengan korupsi perizinan yang
selama ini dikeluhkan investor. Apakah secara otomatis praktik pungli (pemburuan
rente) akan hilang? Bukankah zaman Orde Baru telah memberikan bukti bahwa
perizinan pusat menjadi tempat bancakan elite politik dan pemerintahan? Publik
berhak kritis karena nyatanya reformasi birokrasi pusat sepenuhnya belum berhasil
sehingga rentan menggeser pungli dari daerah ke pusat.

Mengkonsentrasikan Kekuasaan Kedua, secara politis Jokowi akan sangat
diuntungkan. Bisa jadi ini upaya Jokowi untuk mengkonsentrasikan kekuasaan demi
menaikkan bargaining politiknya yang kerap lemah di hadapan oligarki politik di
lingkaran kekuasaannya.

Jokowi memang sering dianggap presiden terlemah di Indonesia setelah Gus Dur.
Berposisi bukan sebagai elite partai apalagi veto player, Jokowi kerap kesulitan
mengkonsolidasikan kekuasaannya. Beberapa kali kabinetnya gaduh di muka publik,
keinginannya yang tidak direstui koalisi (kasus pencalonan Mahfud MD sebagai
Wapres), hingga statusnya yang dianggap sebagai petugas partai oleh PDIP. Jokowi
butuh kekuatan politik baru untuk mengimbangi atau setidak-tidaknya keluar dari
tekanan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Dengan menguasai izin pertambangan dan mineral, semua kekuatan bisnis terkait
akan berlomba-lomba mendekat ke Jokowi. Ini dapat dimanfaatkan Jokowi untuk
menarik kekuatan-kekuatan alternatif yang punya finansial kuat sebagaimana ketika
Jokowi menarik Luhut Panjaitan untuk mengimbangi dominasi PDIP.

Pun sama dengan pemerintah daerah yang juga sangat butuh kehadiran investasi
untuk menggerakkan perekonomian lokalnya. Investor hanya akan masuk jika

Page 30 of 175.