Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 32
mendapat izin dari pemerintahan Jokowi. Sebab itu mereka perlu membangun relasi
baik, apalagi dalam pengambilan keputusan ekonomi pertimbangan politik kerap
dijadikan oleh rujukan pemerintah. Artinya, ada kemungkinan daerah-daerah yang
kurang patuh pada Jokowi akan kesulitan memperoleh izin investasi.
Selanjutnya, otonomi politik Jokowi akan semakin kuat sehingga lebih mudah dalam
membangun kompromi, konsensus, dan sangat mungkin jaringan politik
(patronase). Dengan kapasitas politik yang besar, Jokowi semakin mudah
menyolidkan kebijakan pemerintahannya. Apalagi Gibran dan Bobi sedang bersiap
mengikuti jejak Jokowi terjun dalam gelanggang politik praktis, sehingga perlu
pengawalan penuh dari Jokowi.
Jokowi mungkin berniat baik memajukan ekonomi Indonesia agar mampu
menyelesaikan 25,5 juta kemiskinan dan 7,05 juta pengangguran. Namun, Jokowi
perlu sadar bahwa resentralisasi kekuasaan akan menurunkan kualitas demokrasi.
Jangan sampai Jokowi meninggalkan warisan politik yang buruk sebagai Bapak Anti-
Demokrasi.
Iradhad Taqwa Sihidi dosen Ilmu Pemerintahan UMM Malang (mmu/mmu)
omnibus law omnibus law cipta kerja investasi.
Page 31 of 175.
