Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 52
( CNN Indonesia/ Thohirin ) Aksi yang diikuti ratusan unsur dari berbagai
gerakan buruh digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta bantuan
kepada Gubernur DKI Jakarta agar dalam menolak Omnibus Law.
"Kami meminta bantuan Gubernur kami, Gubernur Indonesia untuk membantu
kami menolak Omnimbus Law ke pemerintah pusat," kata seorang orator dari atas
mobil komando di Depan Balai Kota, Rabu (11/3).
Protes Serikat Buruh Dunia Konfederasi Serikat Buruh Internasional-Asia Pasifik
(ITUC-AP) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut Omnibus Law
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja karena dinilai mengancam
kesejahteraan buruh.
Sekretaris Jenderal ITUC-AP Shoya Yoshida menilai perumusan Omnibus Law
tersebut tidak transparan. Selain itu, pemerintah juga tidak melibatkan para serikat
pekerja.
"ITUC-AP mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mencabut RUU Omnibus
yang diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif dengan mitra
sosial dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut," kata Shoya dalam jumpa
pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).
Demo buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta.
(CNN Indonesia/Thohirin) Shoya mengatakan pihaknya telah memantau
perkembangan Omnibus Law Cipta Kerja sejak Jokowi mengumumkannya pada
Oktober 2019. Menurutnya, ada enam masalah dari RUU tersebut yang menjadi
sorotan ITUC-AP.
Pertama, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai melemahkan upah minimum. Sebab
RUU ini menghapus upah minimum tingkat kota/kabupaten dan menyerahkan
penentuan kepada gubernur.
Hal tersebut, kata Shoya, melanggar Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO)
Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum yang mengatur mekanisme
penetapan upah minimum melalui mekanisme tripartit.
Kedua, ITUC-AP juga menyoroti penghapusan pesangon. Shoya menyebut aturan
ini bakal mempermudah perusahaan memecat pekerja.
"Ini akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh/pekerja bagi
pengusaha, dan pada saat yang sama merampas kesejahteraan yang signifikan dari
buruh/pekerja," tutur Shoya.
Selain itu, ITUC-AP juga mengkritisi penghapusan batasan perekrutan pegawai
kontrak dan pegawai alih daya (outsourcing). Omnibus Law Cipta Kerja akan
memberi jalan bagi perusahaan untuk mengontrak pekerja seumur hidup tanpa
kejelasan status kepegawaian.
Page 51 of 175.
