Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 53
Demo buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Surabaya. ( CNN
Indonesia/Farid) Shoya dan koleganya juga mengkritik penghapusan batas
maksimum jam kerka per hari. Terkahir, ITUC-AP juga menyoroti bagaimana RUU
Omnibus Law Cipta Kerja menghapus keharusan perusahaan berkomunikasi dengan
serikat kerja sebelum melakukan pemecatan.
"Mengurangi standar ketenagakerjaan hanya akan mendorong penyebaran
pekerjaan berupah rendah, pekerjaan rentan dan menghambat suatu negara dalam
mengembangkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi yang lebih stabil," ucapnya.
ITUC-AP menaungi dua serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Omnibus Law Cipta Kerja (sebelumnya bernama Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja) menjadi produk prioritas pemerintahan periode kedia Joko Widodo. Aturan ini
disebut memangkas aturan hukum di Indonesia guna menarik investasi asing.
Sejak diumumkan pada Oktober 2019, pemerintah tak membagika draf RUU ini ke
publik. Bahkan para serikat pekerja, seperti KSPI, KSBSI, dan KASBI mengaku tak
dilibatkan dalam pembahasan.
Setelah proses yang dinilai tidak transparan, RUU itu diserahkan Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto kepada DPR RI pada 12 Februari 2020. Hingga
saat ini, draf itu belum dibahas oleh DPR RI.
(yoa/pmg).
Page 52 of 175.
