Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 48
Title RIBUAN MASSA DI SURABAYA GELAR AKSI TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name tempo.co
Pub. Date 11 Maret 2020
Page/URL https://nasional.tempo.co/read/1318280/ribuan-massa-di-surabaya-gelar- aksi-tolak-
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Ribuan massa dari elemen buruh, mahasiswa, dan aktivis masyarakat sipil di Jawa Timur
yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) menggelar aksi di Bundaran
Waru, Surabaya, Rabu, 11 Maret 2020. Mereka mendesak pemerintah dan DPR mencabut
Rancangan Undang-Udang Cipta Kerja.
Dari pantauan Tempo, massa dari berbagai daerah itu mulai memadati Bundaran Waru
sekitar pukul 13.00. Mereka datang berkelompok dengan menggunakan minibus dan sepeda
motor. Di sana mereka menggelar mimbar bebas menyuarakan penolakan terhadap
rancangan undang-undang sapu jagat tersebut.
Ketua Serikat Pekerja Kimia-Energi dan Pertambangan-Konferensi Serikat Pekerja
Indonesia (SPKEP-KSPI), Sunandar, mengatakan Bundaran Waru dipilih sebagai tempat aksi
karena strategis untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa aturan
omnibus law yang digagas pemerintah harus ditolak.
"Kami bersama Getol dan elemen masyarakat serentak melakukan aksi agar pemerintahan
Jokowi dan DPR RI betul-betul mempertimbangkan pasal-pasal di omnibus law," kata
Sunandar kepada awak media. Dia menyebutkan setidaknya ada sejumlah poin di aturan
omnibus law yang merugikan dan mengkerdilkan hak-hak buruh.
Berdasarkan kajian yang dilakukan Getol, RUU Cipta Kerja di antaranya menghilangkan
status pekerja tetap. Akibatnya, upah minimum pekerja akan hilang dikarenakan sistem
fleksibilitas tenaga kerja serta sistem pengupahan berbasis jam kerja yang cenderung
eksploitatif. Jaminan sosial juga berpotensi hilang akibat adanya fleksibilitas kerja.
RUU yang sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja itu juga dianggap merugikan pekerja
perempuan. Hak perempuan terutama untuk cuti haid, waktu istirahat untuk ibadah, dan
cuti melahirkan dihilangkan, sehingga meskipun ada larangan pemutusan hubungan kerja
terkait hal tersebut namun banyak peluang yang bisa digunakan pengusaha untuk
melakukan pemotongan upah.
Di samping menindas buruh, RUU ini dinilai berpotensi mengancam ekologi lingkungan.
Sebab, seluruh kewenangan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga menimbulkan pembatasan akses
masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan..
Page 47 of 175.
