Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 44

Title          PENOLAKAN OMNIBUS LAW, GANJAR PRANOWO : SETIAP MASALAH BISA DIBICARAKAN
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      11 Maret 2020
               Page/URL       https://www.suara.com/news/2020/03/11/154415/penolakan-omnibus-law-gan jar-
                              pranowo-setiap-masalah-bisa-dibicarakan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Demonstrasi boleh, tapi sebenarnya setiap masalah bisa dibicarakan dengan cara
               duduk bersama. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa (Jateng), Tengah Ganjar
               Pranowo, menanggapi sejumlah penolakan terhadap Omnibus Law melalui aksi
               demonstrasi terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jateng.

               Saat itu, Ganjar tengah memimpin gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan
               Wilayah (Musrenbangwil) Jateng, di Kota Lama Semarang, Jateng, sehingga tak bisa
               bertemu dengan para pengunjuk rasa.

               "Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi
               sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik, dengan cara duduk
               bersama," kata Ganjar, saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur,
               Jateng, Rabu (11/3/2020).

               Sejumlah massa mendatangi Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, untuk
               menyampaikan aspirasi mereka menolak Omnibus Law.  Namun begitu, Ganjar
               menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima masukan serta kritikan
               masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.


               Menurut Ganjar, Omnibus Law memang menjadi urusan pemerintah pusat, namun
               ia tidak mau hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia
               berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat untuk nantinya bisa
               disampaikan ke pemerintah pusat.

               "Memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan
               demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep,
               draft atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya
               lanjutkan ke pusat, apakah ke presiden, Kementerian Ketenagaherjaan atau
               lainnya," ujarnya.

               Tidak setuju dengan Omnibus Law, lanjut Ganjar, boleh-boleh saja, namun
               ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan
               argumentasi yang mendukung.


               "Semua harus berawal dengan membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear,
               mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya, saya
               hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.




                                                       Page 43 of 175.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49