Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 13
SOAL UMK, GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL TOLAK TUNTUTAN PARA BURUH, INI POIN
Title YANG DIPROTES BURUH
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 03 Desember 2019
Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2019/12/03/soal-umk-gubernur-jabar-ridwan -kamil-tolak-
tuntutan-para-buruh-ini-poin-yang-diprotes-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID,
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat , Ridwan Kamil , menegaskan tak akan
merevisi atau mengubah kembali Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019, seperti yang dituntut
oleh para buruh , Senin (2/12/2019).
"Sudah, enggak mau. Sudah cukup gitu aja," kata Gubernur yang akrab disapa Emil
ini saat ditemui di Gedung Pusdai Jabar, Senin (2/12/2019).
Ridwan Kamil mengatakan, sebenarnya surat edaran dan surat keputusan yang ia
terbitkan memiliki poin yang sama.
Pihaknya sudah berdiskusi dengan Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar
mengenai masalah ini.
"Mau apa pun suratnya, mau SK mau SE, apa pun bentuknya, demo mah pasti ada.
Jadi, jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo. Saya menjadi kepala
daerah enam tahun, tetap ada demo. Demo dipersilakan sesuai dengan aturan,"
katanya.
Langkah yang penting, katanya, tujuannya untuk mencegah PHK, mencegah
pindahnya perusahaan-perusahaan ke provinsi lain karena tidak sanggup bayar
UMK padat karya, diinisiatifkan perlindungannya, dengan cara yang bermartabat
melalui poin yang disampaikannya dalam SK tersebut.
"Yang penting, semua harus ada persetujuan dari Pemprov. Jadi, kami wasitnya.
Jangan ada yang mengaku tidak mampu padahal dia mampu. Itu, kan, gitu
mekanismenya," katanya.
Unjuk Rasa Pada Senin (2/12/2019), ribuan buruh kembali berunjuk rasa di
depan Gedung Sate .
Para buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja ini menuntut
Gubernur menghapus salah satu poin SK mengenai UMK 2020 yang dinilai
diskriminatif dan berpihak pada pengusaha.
Page 12 of 82.
