Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2019
P. 14
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jabar, Roy
Jinto Ferianto, mengatakan, aksi buruh ini awalnya akan digelar untuk menuntut
Gubernur mencabut surat edaran UMK yang diterbitkan 21 November 2019.
Namun kemudian Gubernur mencabut surat edaran ini dan menggantinya dengan
keputusan gubernur.
"Kami serikat pekerja , serikat buruh , tetap berunjuk rasa walaupun SK sudah
diterbitkan. Kami mengapresiasi dikeluarkannya SK oleh Pak Gubernur, tapi ada
persoalan dari SK tersebut, khususnya poin d diktum ketujuh, yang memberikan
ruang kepada perusahaan-perusahaan, khususnya industri padat karya, untuk
melakukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu di bawah tangan,
yaitu dengan hanya pengesahan di Disnaker atau persetujuan melalui Disnaker,"
kata Roy di sela aksi.
Dalam ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231 Tahun
2003, katanya, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum
mengajukan penangguhan kepada Gubernur.
Ini berarti, diterima atau tidaknya penangguhan UMK tersebut tergantung
keputusan Gubernur, bukan disahkan Disnaker Jabar.
Itu sebabnya, kata Roy, mereka meminta Ridwan Kamil merevisi diktum ketujuh
poin huruf d pada surat keputusan tersebut karena hal tersebut dinilai akan
memberikan ruang kepada perusahaan padat karya yang tidak mampu membayar
sesuai UMK.
Roy mengatakan, para buruh juga mendesak kepada Gubernur untuk meminta
pemerintah kabupaten dan kota membahas upah minimum sektoral kota kabupaten
(UMSK).
"Batas waktu paling lambat tanggal 6 Desember. Kalau hari ini tidak mendapat
respons yang baik, tanggal 6 Desember kami akan turun ke jalan lagi," katanya.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang
upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang
sudah diterima pihak buruh ini menyatakan dalam diktum pertamanya bahwa
gubernur mencabut dan menyatakan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor
561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 mengenai UMK di Jawa Barat tidak
berlaku.
Dalam surat keputusan itu, besaran UMK di setiap kabupaten dan kota masih
sama angkanya dengan UMK dalam surat edaran yang diterbitkan sebelumnya.
UMK ini pun wajib mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.
Surat itu menyatakan pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari
ketentuan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undanngan.
Page 13 of 82.
