Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 176
DPR MINTA KEMNAKER WAJIBKAN PERUSAHAAN BAYAR UANG THR KARYAWAN,
KALAU TIDAK.
POJOKSATU.id, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian
Ketenagakerjaan untuk mewajibkan perusahaan membayarkan uang THR karyawan.
Menurut Azis, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Itu pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Disnaker perlu memastikan perusahaan membayar
THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan ditetapkan," kata Azis, Selasa
(13/4/2021).
Ia berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat
waktu THR bagi seluruh pekerja atau buruh.
Apalagi, kata Politisi Partai Golkar itu, pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha
di tengah pandemi Covid-19 ini.
Terlebih lagi, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat
sudah mulai merangkak membaik.
"Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif awasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR," terangnya.
Begitu juga, lanjut Azis perusahaan yang tidak mampu membayar THR terlebih dahulu
melakukan dialog dengan para pekerja.
"Mereka membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat
pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" ujarnya.
Azis menekankan agar Kemenaker dan Disnaker sigap menindak tegas perusahaan yang
melanggar kewajiban pembayaran THR.
Itu guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah
untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan Disnasker memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020
masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja harus dilindungi negara," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SE Pelaksanaan THR yang ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia ini meminta
THR untuk buruh atau pekerja dibayar penuh.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," kata Ida dalam keterangannya, Senin (12/4).
"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," lanjutnya.
(muf/pojoksatu).
175
