Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 173

Judul               Meski Ada Perusahaan Tak Mampu, Anak Buah Anies: THR Harus
                                    Dibayar Penuh
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2021/04/13/180040/meski-ada-
                                    perusahaan-tak-mampu-anak-buah-anies-thr-harus-dibayar-penuh
                Jurnalis            Agung Sandy Lesmana
                Tanggal             2021-04-13 18:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Kami tetap mengacu pada aturan yang lebih di atasnya terkait dengan THR tidak boleh dicicil

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Kami  tidak  bisa  berspekulasi,  yang  jelas  sekali  lagi  kami  tetap  mengamankan  kebijakan
              pemerintah pusat untuk kepentingan para pekerja bahwa THR tidak dicicil, titik
              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Nanti  akan  kami  arahkan  untuk  melakukan  perundingan  bipartid.  Tetapi  prinsipnya  sesuai
              dengan keputusan dari pemerintah pusat yang akan kami kuatkan bahwa THR tidak boleh dicicil,
              titik
              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              THR dan gaji itu adalah hak pekerja yany harus ditunaikan. Pastinya kami nanti akan menerapkan
              sanksi sesuai dengan ketentuan



              Ringkasan
              Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta  meminta  agar  perusahaan  membayar  penuh
              Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para karyawannya. Hal ini tak bisa ditolerir karena sudah
              menjadi  arahan  dari  pemerintah  pusat  juga.  Hal  ini  dikatakan  oleh  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan,  Transmigrasi,  dan  Energi  DKI  Jakarta  Andri  Yansyah.  Pihaknya  hanya
              mengikuti instruksi dari pusat mengenai mekanisme THR ini.










                                                           172
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178