Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 168

"Kemenaker  dan  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan  (Disnaker)  untuk
              memastikan  perusahaan  membayar  THR  kepada  pekerja/buruh  tepat  waktu  dan  sesuai
              peraturan yang ditetapkan," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

              Dia mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan THR bagi seluruh
              pekerja secara penuh dan tepat waktu. Hal itu menurut dia karena pemerintah telah memberikan
              stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi COVID-19 sehingga "roda" perekonomian sudah
              mulai bergerak dan kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai merangkak membaik.

              Azis meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR
              dan membentuk "call center" pengaduan.

              Langkah itu menurut dia sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR
              dan pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja.

              "Dialog  tersebut  dengan  membuat  kesepakatan secara  tertulis  mengenai  waktu pembayaran
              dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya," ujarnya.

              Azis  juga  meminta  Kemenaker  dan  Disnaker  aktif  melakukan  dialog  dan  mediasi  antara
              pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR untuk mencari solusi
              bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar THR.

              Politisi  Partai  Golkar  itu  juga  meminta  Kemenaker  dan  Disnaker  sigap  menindak  tegas
              perusahaan  yang  melanggar  kewajiban  pembayaran  THR  untuk  meminimalisir  adanya
              perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR
              kepada pekerjanya.

              "Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
              2020  yang  masih  tertunda,  mengingat  THR  merupakan  hak  pekerja  yang  harus  dilindungi
              negara," katanya, dilansir dari Antara.







































                                                           167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173