Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 279
Pimpinan DPR bidang Korpolkam itu juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk
pos komando pelaksanaan serta satuan tugas pelayanan terkait THR untuk mengantisipasi
timbulnya keluhan pekerja.
"DPR meminta SE ini harus disikapi oleh para gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat
posko pengaduan," katanya.
Azis yang juga politikus Golkar ini berharap, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka call
center sebagai upaya menjalankan ketentuan perundangan-undangan yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Bagi perusahaan melanggar, kata Azis, Kemenaker harus memberikan sanksi.
"Jangan ada lagi perusahaan yang tidak membayar THR. Terapkan denda dan sanksi bagi yang
terlambat atau bahkan tidak membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan," tegas Azis.
278
