Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 283

Ringkasan

              Ketua  Umum  Jaringan  Usahawan  Independen  Indonesia  (Jusindo)  Sutrisno  Iwantoro
              mengapresiasi keputusan pemerintah yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tetap mencicil
              Tunjangan Hari Raya (THR) pada lebaran tahun ini. Menurutnya kebijakan yang tertuang dalam
              Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tersebut
              cukup adil. Sebab beberapa sektor usaha saat ini memang masih mengalami kesulitan keuangan
              sehingga tak bisa membayarkan kewajiban THR-nya secara penuh.



              PENGUSAHA KECIL MINTA DIBERLAKUKAN KHUSUS

              Ketua  Umum  Jaringan  Usahawan  Independen  Indonesia  (Jusindo)  Sutrisno  Iwantoro
              mengapresiasi keputusan pemerintah yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tetap mencicil
              Tunjangan Hari Raya (THR) pada lebaran tahun ini.

              Menurutnya  kebijakan  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker) nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut cukup adil. Sebab beberapa sektor usaha saat ini
              memang masih mengalami kesulitan keuangan sehingga tak bisa membayarkan kewajiban THR-
              nya secara penuh.

              "Kondisinya itu kan berbeda-beda di satu perusahaan dengan yang lain. Kalau usaha bagus,
              tentu  mereka  akan  mengacu  peraturan  berlaku.  Tapi  kalau  cashflow-nya  enggak  bagus
              sebaiknya dirundingkan saja dengan karyawannya," ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia.com
              Senin (12/4).

              Meski demikian, ia berharap Menaker Ida Fauziah tak memukul-rata kebijakan tersebut kepada
              usaha  kecil  dan  menengah  (UKM).  Sebab  kondisi  keuangan  usaha  skala  usaha  kecil  dan
              menengah jauh berbeda dengan skala besar.

              Sutrisno  menuturkan,  alih-alih  membayarkan  THR  secara  penuh,  hingga  saat  ini  UKM  masih
              membutuhkan bantuan dari pemerintah. Di samping itu jumlahnya juga lebih banyak ketimbang
              usaha berskala besar, meskipun sarapan tenaga kerjanya sedikit.

              "Jadi  khusus  usaha  kecil  dan  menengah  dikecualikan  dan  jangan  disamakan.  Karena  kalau
              jumlahnya  jutaan  bagaimana  mau  mengasesmen  yang  jutaan.  Jadi  harus  dibedakan
              kebijakannya," tegas Sutrisno.
              Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengumumkan pemerintah memberikan keringanan bagi
              perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021. Namun,
              keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1.

              "Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk
              disepakati  pembayarannya.  Kalau  di  sini  memang  ada  jeda  panjang.  Tapi  setelah  pelajari
              masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan
              hari raya," katanya.

              Sementara itu bagi perusahaan yang mampu, Ida meminta untuk membayar THR tepat waktu
              sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah.

              Senada  dengan  Jusindo,Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  bidang  Ketenagakerjaan  dan
              Hubungan Industrial, Anton J Supit mengatakan pemberian THR sudah pasti akan dilakukan bagi
              perusahaan yang mampu. Bagi yang tidak mampu, dia menyerahkannya kepada pemerintah
              tindak lanjutnya.



                                                           282
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288