Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 286
TAK DAPAT TUNJANGAN HARI RAYA?, BISA LAPOR KE POSKO ADUAN THR
DISNAKERTRANS JABAR, INI LOKASINYA
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan dalam waktu dekat akan mendirikan posko pelaksanaan
serta satuan tugas pelayanan terkait tunjangan hari raya (THR) 2021 untuk mengantisipasi
aduan seputar THR Lebaran 2021.
Taufik mengatakan hal tersebut sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk Posko THR 2021.
Hal ini termasuk dalam bahasan Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia.
"SE Nomor 6 Tahun 2021 itu prinsipnya, karena kita pemerintah daerah, otomatis kita akan
mendukung seluruhnya aturan yang dilakukan oleh pusat. Dari situ disampaikan kita membuat
posko, kemudian membuat surat ke kabupaten dan kota, dan stakeholder yang berkaitan dengan
THR," kata Taufik di kantor dinasnya, Selasa (13/4).
Sambil menunggu surat dari Gubernur Jabar, katanya pihaknya tengah merencanakan pendirian
posko tersebut. Paling lambat, posko ini akan berdiri di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jabar di Kota Bandung, dan di lima UPTD yang tersebar di Jawa Barat.
"Paling lambat poskonya sudah ada seminggu lagi. Untuk yang di provinsi kita akan membangun
di kantor dinas dan UPTD, kemudian ada juga nanti di tingkat kabupaten dan kota," katanya.
Rachmat mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan kompensasi dari perusahaan yang
menyatakan tidak mampu membayar THR tahun ini. Begitu pun dari kalangan pekerjanya.
"Belum ada laporan karena kemarin kita juga masih menunggu dari kementerian juga. Surat
Gubernur ke bupati dan walikota untuk menindaklanjuti SE tersebut juga baru segera," katanya.
Terkait dengan pembayaran THR, katanya, seluruh perusahaan di Indonesia wajib membayar
THR kepada para pekerjanya sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.
"Jadi itu wajib dibayarkan oleh seluruh pemberi kerja sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun
2016, itu utamanya. Berkaitan dengan dampak pandemi, hanya satu yang berbeda, bagi
perusahaan yang terdampak," katanya.
Perusahaan terdampak pandemi, katanya, bisa menyepakati teknis pembayaran THR kembali
bersama para pekerjanya melalui kesepakatan.
"Itu pun dengan melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan ini tidak mampu. Itu saja, tetapi
harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan, tetap. Jadi cuma waktunya saja," katanya.
285
