Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Judul Pengusaha Kecil Minta Diberlakukan Khusus
Nama Media nusabali.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.nusabali.com/berita/93344/pengusaha-kecil-minta-
diberlakukan-khusus?utm_source=rss_feed
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 14:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Sutrisno Iwantoro (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kondisinya itu kan berbeda-
beda di satu perusahaan dengan yang lain. Kalau usaha bagus, tentu mereka akan mengacu
peraturan berlaku. Tapi kalau cashflow-nya enggak bagus sebaiknya dirundingkan saja dengan
karyawannya

negative - Sutrisno Iwantoro (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jadi khusus usaha kecil dan
menengah dikecualikan dan jangan disamakan. Karena kalau jumlahnya jutaan bagaimana mau
mengasesmen yang jutaan. Jadi harus dibedakan kebijakannya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang tidak mampu bayar THR
2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini
memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan
hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Buat sebagian pengusaha yang mampu no
problem, mereka akan tetap bayar. Bagi yang tidak mampu dan kesulitan cashflow kan mereka
harus bayar double, gaji dan THR. Penjualannya tidak mencukupi, pasar lagi lesu, apakah mereka
mau dihukum? Kita terserah pemerintah saja mau diapakan

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Mau pinjam uang juga tidak tahu mau pinjam
kemana kan ini masalah cashflow jadi harus dalam bentuk komunikasi. Artinya kalau untuk
survive saja dia sudah sulit, mau ngambil dari mana? Kita jangan berasumsi keadaan sudah
normal sehingga mengeluarkan kebijakan yang normal

negative - Darwoto (Ketua Komite Advokasi Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)) Prinsipnya kita menghargai keputusan pemerintah terkait surat
edaran dimaksud, namun kita jangan menutup mata karena ada perusahaan yang betul-betul
tidak mampu secara cashflow, sehingga perlu penjadwalan pembayaran THR secara bipartit

281