Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 362
PIMPINAN DPR: PERUSAHAAN WAJIB MEMBAYAR THR PEKERJA MAKSIMAL H-7
LEBARAN
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk memastikan perusahaan mewajibkan memberi Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada pekerjanya maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri.
Hal itu menurut Azis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan," kata Azis Syamsuddin (13/4/2021).
Azis mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan
tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus
kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Roda perekonomian sudah mulai bergerak
dan kegiatan perekonomian masyarakat mulai membaik.
"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR," kata dia.
"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan
membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran
dilakukan sebelum hari raya Lebaran tahun berikutnya," tandas Azis.
Politikus Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari
solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar THR.
"Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban
pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun
memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," kata dia.
"Juga harus untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih
tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara," tegas dia.
361
