Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 366
PIMPINAN DPR: PERUSAHAAN WAJIB MEMBAYAR THR PARA PEKERJA H-7 SESUAI
ATURAN
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk menegaskan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan
hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal h-7 hari raya Idul Fitri.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan," ujar Azis, kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).
Azis juga mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara
penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh.
Sebab, kata dia, pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi
Covid-19 ini.
Dengan demikian, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian
masyarakat sudah mulai merangkak membaik.
"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR," kata dia.
"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan
membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran
dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Azis mengatakan Kemenaker dan Disnaker harus aktif melakukan dialog dan
mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk
mencari solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar THR.
Menurutnya, Kemenaker dan Disnaker harus sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar
kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar
namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara" tandasnya.
365
