Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 364
PIMPINAN DPR: KEMENAKER HARUS PERTEGAS KE PERUSAHAAN AGAR BAYAR
THR H-7 LEBARAN
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
menegaskan para perusahaan agar mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada
pekerjanya maksimal h-7 hari raya Idul Fitri.
Dia menyebut, ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan" tegas Azis, Selasa (13/4/2021).
Selain itu, Azis mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara
penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan
stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini.
Menurutnya, roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat
sudah mulai merangkak membaik.
"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR, pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para
pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan
syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" ujarnya.
Terlebih itu, Azis mengingatkan Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari
solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar THR.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta Kemenaker dan Disnaker untuk sigap
menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir
adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar
THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara" tandasnya.
363
