Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan.
Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020," kata Said dalam
siaran pers, Senin (12/4/2021).

Dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Isi surat edaran Menaker memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-
19. Di mana nilai THR dan sistem pembayaran nya harus dirundingkan secara bipartit dengan
serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja.

Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan selama dua tahun terakhir.

Namun demikian, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak
membayar THR.

Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah
menyelesaikan pembayaran THR.

KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR -nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
atau belum.

Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak hanya rule of
the game saja. "THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi.

Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp
230 triliun atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," kata Said Iqbal.

385