Page 381 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Judul DPR Minta Pemerintah Awasi dan Tindak Perusahaan yang Ogah Bayar
THR
Nama Media suara.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/04/13/130118/dpr-minta-
pemerintah-awasi-dan-tindak-perusahaan-yang-ogah-bayar-thr
Jurnalis Bangun Santoso
Tanggal 2021-04-13 13:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai
sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak
tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya
perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR
kepada pekerjanya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR keagamaan adalah merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan
kepada dinas ketenagakerjaan setempat

Ringkasan

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan berperan aktif
mengawasi pembayaran THR atau tunjangan hari raya dari perusahaan kepada pekerja maksimal
tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahu 2021. Azis mengatakan, Kemenaker nantinya bisa
membuat call center sebagai media pengaduan sekaligus informasi sebagai upaya pengawasan
pembayaran THR. Selain Kemenaker, Azis meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait ikut
memantau jalannya pembayaran THR.

380