Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Judul Tidak Boleh Dicicil, Pencairan THR Maksimal H-7 Lebaran
Nama Media jawapos.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/13/04/2021/tidak-boleh-dicicil-
pencairan-thr-maksimal-h-7-lebaran/
Jurnalis mia/agf/dee/c7/fal
Tanggal 2021-04-13 13:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR merupakan nonupah yang wajib dibayar
pengusaha kepada pekerja atau buruh

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini berdasar laporan keuangan internal selama
dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai
ketentuan

Ringkasan

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada
para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi
pekerja/buruh di perusahaan. Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya
juga tidak boleh dicicil.

TIDAK BOLEH DICICIL, PENCAIRAN THR MAKSIMAL H-7 LEBARAN

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada
para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi
pekerja/buruh di perusahaan.

Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah
meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.

376