Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 382
DPR MINTA PEMERINTAH AWASI DAN TINDAK PERUSAHAAN YANG OGAH BAYAR
THR
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan berperan aktif
mengawasi pembayaran THR atau tunjangan hari raya dari perusahaan kepada pekerja maksimal
tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahu 2021.
Azis mengatakan, Kemenaker nantinya bisa membuat call center sebagai media pengaduan
sekaligus informasi sebagai upaya pengawasan pembayaran THR. Selain Kemenaker, Azis
meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait ikut memantau jalannya pembayaran THR.
"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR," kata Azis kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).
Azis meminta Kemenaker dan Disnasker turut memastikan dan membantu penyelesaian
pembayaran THR tahun 2020 yang masih tertunda. Mengingat, kata dia THR merupakan hak
pekerja yang harus dilindungi oleh negara.
Karena itu Kemenaker dan Disnaker diminta aktif mencari solusi pembayaran THR dengan
melakukan dialog dan mediasi antara pekerja dengan perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR.
"Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban
pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun
memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," ujarnya.
Perusahaan Wajib Bayar THR Secara Penuh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengumumkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan tiba.
Bagi pengusaha yang tidak mampu memenuhinya juga wajib melakukan dialog secara
kekeluargaan dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan
Menaker Nomor 6 Tahun 2016.
"THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut
tiba," kata Ida dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Senin (12/4/2021).
Ida meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan sesaui dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kepala daerah juga
diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi bersama pekerja atau buruh
kalau merasa tidak mampu membayar THR.
"Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik,"
ujarnya.
Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan.
Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.
Ida menegaskan kalau kesepakatan itu dibuat bukan berarti kewajiban para perusahaan untuk
membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang. Besaran THR yang diberikan juga harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat,"
ucapnya.
381
