Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 398
PAHAMI ADA PERUSAHAAN TAK MAMPU, PEMPROV DKI: THR TIDAK BOLEH
DICICIL, TITIK
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta
menegaskan bakal mengikuti arahan pemerintah pusat soal aturan pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR).
Artinya, seluruh perusahaan di ibu kota wajib memberikan THR secara penuh kepada
karyawannya.
Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri
Yansyah terkait mekanisme pemberian THR Lebaran 2021.
"Kami tetap mengacu pada aturan yang lebih di atasnya terkait dengan THR tidak boleh dicicil,"
ucapnya, Selasa (13/4/2021).
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun menyebut, pihaknya bakal segera
mengirimkan surat edaran soal aturan THR kepada seluruh perusahan di ibu kota.
"Kami secara otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada
perusahaan yang tidak mentaati ketentuan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi.
Walau mengetahui ada perusahaan yang tak mampu, namun Andri tak bergeming dan meminta
para pengusaha membayar THR pegawainya secara penuh.
"Kami tidak bisa berspekulasi, yang jelas sekali lagi kami tetap mengamankan kebijakan
pemerintah pusat untuk kepentingan para pekerja bahwa THR tidak dicicil, titik," kata dia.
Andri mengakui, perusahaan transportasi menjadi pihak yang bakal diberatkan soal aturan ini.
Sebab, perusahaan tersebut terkena dampak langsung aturan larangan mudik pada 6 Mei hingga
17 Mei 2021 yang dibuat pemerintah pusat.
Untuk mengatasi masalah ini, Andri mengatakan, Pemprov DKI bakal membantu mediasi antara
pengusaha dengan kelompok pekerjanya (bipartid).
"Nanti akan kami arahkan untuk melakukan perundingan bipartid. Tetapi prinsipnya sesuai
dengan keputusan dari pemerintah pusat yang akan kami kuatkan bahwa THR tidak boleh dicicil,
titik," tuturnya.
Sanksi pun bakal diberikan kepada perusahaan yang tak mau membayar THR pegawainya secara
penuh.
Meski demikian, ia tak membeberkan sanksi yang akan dikenakan tersebut.
"THR dan gaji itu adalah hak pekerja yany harus ditunaikan. Pastinya kami nanti akan
menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
397
