Page 509 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

THR 2021 HARUS DIBAYAR PENUH

Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu kepada pekerja/buruh,
yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

““Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemic Covid-19 paling lambat
sehari jelang hari raya,” ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Senin (12/4).

Ida menegaskan, masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.
Keputusan tentang THR ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ditandatangani 12 April 2021 dan ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia.
Kemenaker mendorong diadakannya dialog bipartit bagi perusahaan terdampak pandemi yang
tidak mampu membayarkan THR 2021 sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Dialog
dilakukan untuk menyepakati pembayaran THR paling lambat sehari jelang hari raya keagamaan
tiba.

“Saya ingin menyampaikan bahwa SE ini berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-
teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu
Kemenaker mengolah masukan tersebut,” ujarnya. Menurutnya, pihaknya menampung masukan
dari tripartite nasional.

Kelonggarannya diberikan hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan
bipartite antara pengusaha dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan
kondisi laporan keuangan internal perusahaan.
Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir,” kata Ida.

Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR 2021. Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh. Karena, THR merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

“Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh,” kata Ida.

Menanggapi SE Menaker, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
meminta Menaker bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut.
"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal, kemarin.

508