Page 514 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 514
TENAGA KERJA HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA kerja Indonesia mendapat kepastian jaminan perlindungan kerja sebagai wujud
hadirnya negara dalam melindungi tenaga kerja. Hal ini dikatakan oleh Deputi Direktur Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumatra Bagian Utara
(Sumbagut) Panji Wibisana saat rapat kerja sama dengan Pemkot Tebing Tinggi dengan BPJS
Ketenagakerjaan cabang Tebing Tinggi, Senin (12/4). Menurutnya tenaga kerja Indonesia harus
mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
"Perlu kami laporkan bahwa ada Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 yang telah diberlakukan
sejak tanggal 1 April ini. Inpres tersebut mengamanatkan akan dilakukan optimalisasi program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dan ditujukan kepada seluruh instansi,
pemerintahan, kementerian dan BUMN. Intruksi ini kami lakukan sekaligus kami sampaikan
sosialisasinya, bahwa nantinya akan ada kewajiban kita semua disini untuk melaporkan kepada
Presiden secara berkala," kata Panji Wibisana saat rapat kerja sama Pemkot Tebing Tinggi
denhgan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tebing Tinggi, Senin (12/4).
Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan bahwa Pemkot Tebing Tinggi telah
melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021 terkait pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai
atau tenaga kerja non PNS.
"Kami sampaikan bahwa semangat Inpres No.2 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan
keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat, melindungi
masyarakat, terutama mereka yang bekerja non PNS tetapi mengabdi kepada negara sebagai
honorer," kata Umar.
Kepada sektor perusahaan Umar Hasibuan berharap agar regulasi tersebut digerakkan serta
dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan
dengan sebaik-baiknya.
"Untuk sektor pemerintahan kami juga sampaikan bahwa sejak tahun lalu kita sudah
memberikan perhatian kepada seluruh pekerja yang non PNS, BPJS Tenaga kerjanya kita bayar,
BPJS Kesehatannya kita lindungi, jadi kita tetap melakukan proteksi untuk itu. Dan sekarang kita
bergerak kepada tenaga di lapangan yang sifatnya memberikan konstribusi bagi pemerintah. Itu
juga akan kita proteksi dengan BPJS Tenaga Kerja," tandasnya. Sebelumnya kegiatan tersebut
ditandai dengan penyerahan santunan kematian jaminan kecelakaan kerja BPJS
Ketenagakerjaan kepada ahli waris oleh Walikota, Kajari dan Deputi Direktur BPJS
Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut. (OL-3).
513
