Page 511 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 511
Judul Legislator Golkar: Kemenaker Harus Aktif Awasi Pembayaran THR
Nama Media monitor.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://monitor.co.id/2021/04/13/legislator-golkar-kemenaker-harus-
aktif-awasi-pembayaran-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 08:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan
neutral - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif
mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran
THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang
tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat
kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan
sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya
Ringkasan
Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pembayaran Tunjangan Hari
raya (THR) Keagamaan disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. Dimana, dalam
surat edaran itu, disebutkan bahwa Kemenaker meminta para perusahaan untuk mewajibkan
memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri. Hal
ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
LEGISLATOR GOLKAR: KEMENAKER HARUS AKTIF AWASI PEMBAYARAN THR
Jakarta - Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pembayaran
Tunjangan Hari raya (THR) Keagamaan disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis
Syamsuddin.
Dimana, dalam surat edaran itu, disebutkan bahwa Kemenaker meminta para perusahaan untuk
mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya
510
