Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi,”
ujar Menaker dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (/04/0).

MENAKER TERBITKAN EDARAN THR WAJIB DIBAYAR PENUH

KABAR RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HK.04/IV/0 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 0 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang ditandatangani pada tanggal April 0 ini
ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menaker dalam keterangan pers,
Jakarta, Senin (/04/0).

Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 0 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 06 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ia meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.

Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan
juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi bulan kemudian dikali bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja bulan atau lebih, upah bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima selama bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari bulan, upah bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-
9 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 0 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali
kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan
iktikad baik.

81