Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 84
Judul Kadin Keluhkan Aturan Baru Soal Kewajiban Bayar THR, Berharap
Pemerintah Bisa Beri Dispensasi
Nama Media kompas.tv
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/164239/kadin-keluhkan-aturan-baru-
soal-kewajiban-bayar-thr-berharap-pemerintah-bisa-beri-dispensasi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 23:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) SE (Surat Edaran) ini menjadi persoalan
karena berlaku secara merata dan tidak ada dispensasi ke siapapun. Buruh memang dalam
keadaan sulit, itu tidak bisa diperdebatkan. Tetapi, saya kira ada juga usaha yang sedang dalam
kondisi sulit sekarang ini. Untuk mereka yang tidak mampu ini, bagaimana solusinya?
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Mau mengambil uang dari mana? Mengingat
aturannya sangat ketat, pembayaran hanya boleh ditunda sampai H-1 Lebaran
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Yang paling tahu kondisi perusahaan adalah
bipartit, yaitu pekerja dan manajemen perusahaan itu sendiri
Ringkasan
Menanggapi keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari
Raya (THR) tepat waktu dan tanpa dicicil, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, berharap pemerintah
dapat memberi dispensasi bagi beberapa perusahaan.
KADIN KELUHKAN ATURAN BARU SOAL KEWAJIBAN BAYAR THR, BERHARAP
PEMERINTAH BISA BERI DISPENSASI
JAKARTA, - Menanggapi keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan tanpa dicicil, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit,
berharap pemerintah dapat memberi dispensasi bagi beberapa perusahaan.
83
