Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 83
“Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 0
pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.
Kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 0 kepada
pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat,” ujar Menaker.
Lebih lanjut, Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Keagamaan tahun 0 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun 0 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
daerah, Menaker meminta gubernur beserta bupati/wali kota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 0 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Ia juga meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 0 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-9.
“Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 0 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan,” pungkasnya.*
82
