Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020
P. 118

Title          KEMENKO PEREKONOMIAN MEMASTIKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TETAP DIBAHAS
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      27 April 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/kemenko-perekonomian-memastikan-omn ibus-law-
               Page/URL
                              cipta-kerja-tetap-dibahas
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Reporter:  Yusuf Imam Santoso  | Editor:  Wahyu T.Rahmawati  - JAKARTA.

               Di tengah penanggulangan pandemi Covid-19, rupanya masih ada yang perlu
               ditanggulangi soal masa depan para pekerja. Untuk itu, pemerintah telah
               mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau RUU omnibus law
               ciptaker kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

               "Pemerintah berharap dengan adanya RUU ciptaker ini dapat mendorong
               peningkatan lapangan kerja dan investasi untuk memacu pertumbuhan kegiatan
               usaha, serta meningkatkan perlindungan pekerja, terutama pasca pandemi Covid-
               19," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono,
               Minggu (26/4).


               RUU Ciptaker terdiri dari 11 kluster, antara lain: penyederhanaan perizinan
               berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan
               UMKM, serta kemudahan berusaha. Selain itu, ada pula dukungan riset dan inovasi,
               administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan
               proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi.

               Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar setiap Kementerian dan Lembaga
               (K/L) melakukan sosialisasi dan dialog kepada masyarakat dan pemangku
               kepentingan mengenai maksud dan tujuan serta pengaturan dalam RUU ini.

               "Dari hasil dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh, terdapat beberapa
               perbedaan pandangan, terutama pada kluster ketenagakerjaan yang dianggap
               berpihak kepada para investor," tutur Sesmenko Perekonomian.

               Melihat polemik yang terjadi ini, Sesmenko Perekonomian bilang pemerintah dan
               DPR RI sepakat menunda pembahasan untuk kluster ketenagakerjaan. Sehingga,
               akan ada lebih banyak waktu untuk mendalami substansi yang dimuat dalam kluster
               ketenagakerjaan tersebut, dan juga akan dilakukan dialog kembali dengan berbagai
               pihak terkait.








                                                      Page 117 of 173.
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123