Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 167
Title PEMERINTAH TERUS PERBAIKI PROGRAM KARTU PRAKERJA
Media Name investor.id
Pub. Date 14 Mei 2020
Page/URL https://investor.id/business/pemerintah-terus-perbaiki-program-kartu-p rakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian, Raden Pardede mengungkapkan,
pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki program Kartu Prakerja agar
program tersebut benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan bermanfaat
bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang terkena PHK dan terdampak Covid-
19.
"Tidak ada sistem yang sempurna, begitu pula program Kartu Prakerja. Tapi kita
harus melihatnya secara holistik. Ini kan program yang sama sekali baru dan harus
secepatnya diimplementasikan, sehingga pasti ada kelemahan dan kekurangannya.
Tapi kami akan terus mengevaluasi dan memperbaikinya," ujar Raden Pardede
dalam Zooming with Primus bertajuk Prahara Kartu Prakerja yang ditayangkan
secara live di Beritasatu TV, Kamis (14/5).
Selain Raden Pardede, diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media
Holdings (BSMH), Primus Dorimulu itu juga mengetengahkan pembicara Wakil Ketua
Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, Direktur Utama OVO Karaniya
Dharmasaputra, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
Program Kartu Prakerja diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta dengan total anggaran
sekitar Rp 20 triliun. Penerima Kartu Prakerja menerima manfaat sebesar Rp 3,55
juta per orang, dengan rincian Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 150 ribu untuk
biaya survei, dan Rp 2,4 juta selama empat bulan (Rp 600 ribu per bulan) sebagai
insentif yang diberikan usai peserta menuntaskan pelatihan. Pada pelaksanaan
tahap I, yang telah mengikuti pelatihan mencapai 168.111 orang, sedangkan yang
mendaftar sekitar 9 juta orang (hingga tahap III).
Menurut Raden Pardede, pemerintah selama ini kesulitan mendata para pekerja
yang terkena PHK dan yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Itu terjadi
akibat ketidaksinkronan data ketenagakerjaan, baik yang dimiliki pemerintah,
khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), maupun yang dimiliki Kadin
Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Tetapi kami sedang terus melakukan sinkronisasi agar datanya benar-benar valid.
Kami terus melakukan improvement," tegas dia.
Raden mencontohkan, di negara-negara maju, program serupa lebih mudah
Page 166 of 231.
