Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 218

Title          DISNAKER DIY: 4.702 PERUSAHAAN DI DIY WAJIB BAYARKAN THR
               Media Name     harianjogja.com
               Pub. Date      14 Mei 2020
                              https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/14/510/1039193/disna ker-diy-4.702-
               Page/URL
                              perusahaan-di-diy-wajib-bayarkan-thr-
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               JOGJA--  Sebanyak 4.702 perusahaan yang ada di DIY wajib membayarkan
               tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya  . Kendati pembayaran bisa
               dilakukan dengan skema tertentu tergantung dari kemampuan finansial perusahaan,
               namun yang terpenting harus didahului dengan dialog antara perusahaan dan
               buruh.

               Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
               Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo mengatakan saat ini
               dinasnya masih menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur soal Pelaksanaan Pemberian
               THR Keagamaan 2020 di perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

               Sembari menunggu SE Gubernur tersebut, dinasnya berinisiatif untuk mendirikan
               posko pengaduan di masing-masing kabupaten/kota. "Pada prinspinya, THR itu
               wajib dibayarkan. Kalau seandainya nanti ada perusahaan yang tidak membayarkan
               THR kepada pekerjanya, pekerja bisa melaporkan ke posko kami," ucap dia, Kamis
               (14/5/2020).


               Dalam SE Menaker No.M/6/HI.00.01/V/2020, kondisi perekonomian saat ini sebagai
               akibat pandemi Covid-19 berdampak pada kelangsungan usaha dan
               mempertimbangkan kebutuhan pekerja atau buruh akan pembayaran tunjangan
               hari raya (THR) keagamaan maka diperlukan kesamaan pemahaman antara
               pengusaha dan pekerja atau buruh.

               Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut, Menakertrans juga meminta kepada
               Gubernur untuk melakukan sejumlah kebijakan.

               Pertama  , memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada
               pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

               Kedua  , dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada
               waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
               solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara
               pengusaha dan pekerja atau buruh.

               Proses dialog tersebut, kata dia, dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan
               laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk
               mencapai kesepakatan. Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, di
               antaranya, bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu





                                                      Page 217 of 231.
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223