Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 219
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap; bila perusahaan tidak mampu
membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan
sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Selain itu waktu dan cara
pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.
Kendati demikian, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, lanjut
dia, hendaknya dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat, dalam hal ini
Disnakertrans DIY.
Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsyad Ade Irawan
sebelumnya mengatakan soal aturan TH R , masih banyak perusahaan yang tidak
menaati kewajibannya sementara pekerja juga masih banyak yang belum
mengetahui haknya atau tidak berani melaporkan.
Kasus pelanggaran THR tahun lalu mayoritas dapat diselesaikan melalui mediasi,
dengan dibantu Disnakertrans DIY , k abupaten dan k ota. Saat ini, pihaknya
juga telah bera udiensi dengan Dinakertrans DIY, mendorong agar mendeteksi dini
terhadap potensi pelanggaran THR dan hak normati f buruh lainnya.
Terkait dengan pembayaran THR di masa pandemi, jika memang harus dicicil,
maka permohonan harus disertai audit keuangan dan telah disepakati pekerja. "
Sebanyak 5 0 persen paling lambat harus sudah dibayarkan H-7 L ebaran dan
dilunasi sisanya maksimal 30 hari setelah Idul Fitri 2020," katanya..
Page 218 of 231.
