Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 221

Title          PERUSAHAAN KESULITAN KEUANGAN, BAYAR THR BISA DICICIL
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      14 Mei 2020
                              https://www.gatra.com/detail/news/478932/ekonomi/perusahaan-kesulitan- keuangan-
               Page/URL
                              bayar-thr-bisa-dicicil---
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Surabaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah mengingatkan semua
               sektor usaha agar membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.
               Pemprov menegaskan, pembayaran THR juga harus sesuai perjanjian kerja bersama
               (PKB).

               Artinya, perusahaan harus membayar THR kepada karyawan berapapun nominal
               yang tertera ada PKB. Meski, jika nominal yang tertera pada kalusul di PKB, sebesar
               dua kali gaji bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan.


               Kepala Dinas Keternagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo
               mengatakan, pihaknya telah membuat Surat Edaran (SE) Gubernur terkait
               pembayaran THR, berdasarkan keputusan Kementerian Ketenagakerjaan
               (Kemenaker).

               Isinya, mendukung pembayaran nominal THR berdasarkan PKB.


               "Artinya, besaran pembayaran (THR) itu bisa satu kali gaji, atau seper-dua belas kali
               berapa lama dia bekerja, bisa juga sesuai PKB. Karena ada perusahaan itu
               membayar (THR) lebih dari satu kali gaji," kata Himawan ditemui wartawan di
               Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (14/5)

               Menurut Himawan, SE Gubernur tersebut akan mencegah adanya perusahaan yang
               beralasan bahwa pembayaran nominal THR, hanyalah pernyataan normatif
               pemerintah pusat saja.


               Meski demikian, tetap ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR,
               atau dengan nominal yang tidak sesuai PKB.


               Himawan menjelaskan, sanksinya dapat berupa penolakan pelayanan administrasi
               yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perusahaan yang bermasalah. Dia
               menegaskan, pihaknya telah menerapkan sanksi tersebut.


               "Tahun lalu saja, ada sekitar enam perusahaan (yang terkena sanksi). Tapi mudah-
               mudah-an (tahun ini) nggak (tidak ada perusahaan kena sanksi)," kata Himawan.


               Untuk itu, Himawan menyarankan kepada perusahaan bahwa pembayaran THR
               dapat dilakukan dengan cara dicicil.





                                                      Page 220 of 231.
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226