Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 55
Banyak laporan yang diterima olehnya. Mulai dari proses seleksi hingga ketika sudah
bekerja di sebuah pabrik atau perusahaan. Misal, saat direkrut, tak jarang tim dari
perusahaan yang nyeletuk soal kriteria pekerja yang dicari.
"Maunya cari pekerja yang muda dan cantik, jadi bisa semangat kerja. Basic itu
yang tertanam di mereka," ungkap Emma.
Ngerinya lagi, tak jarang para atasan bermain kotor. Karyawan yang akan berakhir
masa kontraknya diminta 'melayani' mereka. "Ada transaksi seksual. Ketika kontrak
akan berakhir, diminta tidur dengan bosnya kalau mau diperpanjang," keluhnya.
Menurut dia, perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual ini yang
selama ini tidak diatur dalam undang-undang (UU). Baik itu UU 13/2003 tentang
ketenagakerjaan maupun RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya mendorong agar konvensi ILO 190 segara
diratifikasi. Dia menilai konvensi ILO mampu menjadi solusi untuk melawan praktik
ketidakadilan dalam dunia kerja formal dan informal. Sebab, ada kerangka aksi yang
jelas untuk perlindungan pekerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.
Di sisi lain, buruh juga meminta agar pemerintah memberikan pelatihan pada aparat
penegak hukum soal isu gender. Dia menilai, saat ini pengetahuan mereka masih
sangat minim. Sering kali, korban pelecehan merasa dipersulit jika menyangkut soal
pembuktian kekerasan yang dialami.
Padahal, keberanian untuk melapor saja sudah luar biasa. "Dan ini kewajiban
pemerintah untuk memberikan pelatihan tersebut," katanya.
Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, bahwa
pemerintah satu nafas dengan buruh terkait isu kekerasan seksual ini. Termasuk,
soal keinginan untuk meratifikasi konvensi ILO no.190 tersebut. Pihaknya pun kini
tengah mengkaji lebih dalam tentang konvensi ini.
"Sedang kita terjemahkan. Kita kaji lebih dalam," ujar Ida. Dia berharap, prosesnya
bisa segera rampung. Dengan demikian, draf bisa langsung disubmit ke DPR.
Kendati demikian, menurut dia, selain payung hukum, sangat dibutuhkan adanya
gerakan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menghilangkan kekerasan dan
pelecehan seksual di lingkungan kerja ini. Semua pihak harus berani menentang dan
berani berbicara terkait hal ini.
Page 54 of 89.
