Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Title TERINFEKSI CORONA DI LINGKUNGAN KERJA, APA BISA DAPAT SANTUNAN BP JAMSOSTEK?
Media Name kompas.com
Pub. Date 14 Maret 2020
https://money.kompas.com/read/2020/03/14/170635426/terinfeksi-corona-d i-
Page/URL
lingkungan-kerja-apa-bisa-dapat-santunan-bp-jamsostek
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA, - Pemerintah Indonesia sejauh ini telah mengumumkan 35 kasus baru
virus corona Covid-19 pada Jumat (13/3/2020). Dengan bertambahnya kasus baru
tersebut, total kasus virus corona Covid-19 di Indonesia menjadi berjumlah 69
orang.

Penyebaran virus yang berasal dari Wuhan China ini semakin meluas. Bahkan di
Kota Solo, status penanganan kasus corona sudah meningkat menjadi Kejadian Luar
Biasa (KLB).

Lalu, apakah jika terjangkit virus corona saat berada di lingkungan kerja bisa
mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atau yang saat ini bernama BP
Jamsostek? Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek,
Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan penanganan virus corona sudah termasuk dalam
kategori wabah atau KLB, sehingga hal itu tak termasuk lingkup perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan, meski kejadiannya berada di tempat kerja.

"Penyakit ini tergolong wabah atau kejadian luar biasa. Ada aturannya," jelas Utoh
kepada Kompas.com , Sabtu (14/3/2020).

Lantaran masuk KLB, pekerja yang diketahui terjangkit virus corona saat bekerja
tidak mendapatkan manfaat santunan sebagaimana kasus kecelakaan kerja lainnya.

Hal ini juga berlaku, termasuk untuk pekerjaan di bidang medis di mana ada risiko
tinggi terpapar virus corona di lingkungan kerja dibandingkan profesi lainnya.

"Peraturan Kemenkes RI No HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi
corona virus sebagai penyakit yang menyebabkan wabah dan upaya
penanggulangannya," ujar Utoh.

Adapun di dalam keputusan keempat aturan tersebut disebutkan, " Segala bentuk
pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam
diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah
daerah, dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ." Aturan tersebut lebih lanjut dijelaskan, pembiayaan yang
dimaksud termasuk untuk biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan
sebelum keputusan menteri berlaku (4 Februari 2020) dengan mengacu pada

Page 49 of 89.